Global Edu

Global Edu, adalah halaman yang menampilkan Pendidikan di berbagai negara, sebagai studi banding dengan pendidikan di Indonesia

PENDIDIKAN PERANCIS PADA PERSIMPANGAN : KETERBATASAN PUBLIK DAN MANAJEMEN YANG BERSIFAT SENTRALISASI.

Perancis adalah sebuah negara yang luas di benua Eropa sesudah Rusia, dengan luas area 549.000 km persegi. Negara perancis beriklim sedang, akan tetapi pegunungan Alpen dan Pyrennees yang tinggi cukup merepotkan pengorganisasian sekolah sehingga diperlukan pengelompokan murid disaat-saat musim dingin. Agar pendidikan dapat berjalan lancar sebagian besar murid harus diasramakan (boarding). Perancis saat ini berpenduduk kurang dari 59 juta jiwa dengan distribusi : yang berusia dibawah 15 tahun 18,7%, dan diatas 65 tahun 16,0%, dengan tingkat litarasi 99% (1994). Jumlah komunitas lokal sangat tinggi : 36,934, kurang lebih tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan penduduk negara-negara Eropa lainnya. Kebanyakan komunitas itu sangat kecil (lebih dari 100.000 komunitas berpenduduk dibawah 200 orang), dan komunitas sekecil itu tidak dibenarkan mempunyai sebuah sekolah dasar.

Komposisi etnis penduduk Perancis, pada dasarnya adalah homogen setelah dua abad menjalani pemerintahan negara yang bersifat sentralistis, dengan bahasa resmi, bahasa Perancis. Akan tetapi ada desakan keras untuk mengajarkan bahasa-bahasa daerah setempat terutama di daerah Brittany, Alsace, daerah Banque, dan Corsica; pengajaran bahasa-bahasa ini dilakukan pada lembaga –lembaga pendidikan guru. Buruh-buruh asing yang jumlahnya cukup besar (lebih dari 4 juta) juga mempengaruhi kurikulum dan metodologi mengajar dengan pembukaan kelas-kelas khusus untuk anak-anak asing.

Pada awal abad 19, Perancis masih didominasi oleh daerah pedalaman (rural area) dengan jumlah penduduk relatif besar yang aktif dan produktif di bidang pertanian. Jumlah ini menurun dari 50 % dalam tahun 1900 menjadi 35 % dalam tahun 1946. Perancis kemudian mengalami proses industrialisasi yang cepat dan modernisasi pertanian sehingga pada tahun 1982 hanya 8 % penduduk yang masih bertani secara tradisional. Salah satu dampak dari transformasi ini terhadap sistem pendidikan adalah berkembangnya dengan cepat pelatihan-pelatihan teknik, yang selanjutnya melahirkan sekolah-sekolah menengah tingkat atas teknik (lycees techniques) yang terpisah dari sekolah-sekolah menengah umum yang lebih tradisional.

Penurunan tajam dalam sektor primer (pertanian) menguntungkan sektor jasa (services). Dari tahun 1962 sampai 1975, sementara jumlah orang yang aktif di sektor pertanian menurun 47 %, jumlah disektor jasa meningkat 35 %, dan di sektor industri dan transportasi naik hanya 13 %. Pada waktu yang sama, 75 % lapangan kerja baru ada pada bidang jasa, terutama pada jajaran pemerintah dan komunitas lokal. Ini semua menuntut pendidikan.

Hampir sepanjang sejarah sistem pendidikan Perancis sangat bersifat sentralistis. Reformasi yang dilakukan pada awal 1980-an memberikan otonomi kepada daerah-daerah, kementrian dan komunitas, tetapi bagaimana hasilnya belum dapat diketahui secara pasti.

Tujuan Pendidikan

Pada awal republik ketiga berdiri, rasa kesatuan dalam masyarakat Perancis masih sangat tipis; yang ada saat itu masih perasaan pertentangan yang sangat dalam antara pihak-pihak yang menerima Revolusi Perancis dan yang menolak dan berjuang untuk itu. Oleh karena itu yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah meningkatkan nasionalisme. Upaya peningkatan nasionalisme ini dilakukan melalui sekolah dengan mempromosikan buku-buku teks yang seragam yang isinya antara lain menekankan perlunya melanjutkan negara Perancis dan pembentukan sistem baru bersifat sentralistis yang ketat.

Pada tingkat sekolah dasar yang pendidikannya adalah gratis, wajib dan tidak membedakan aliran keagamaan, terdapat dua jenis pendidikan yang paralel ; sekolah umum pemerintah, dan sekolah-sekolah menengah kecil disebut “lycees”. Sekolah yang terakhir ini sering menampung murid-murid yang berasal dari kelas menengah borjuis, yang selalu keberatan mengirim anak-anaknya ke sekolah yang sama bersama anak-anak rakyat biasa. Tujuan sekolah lycees adalah untuk mendidik kelompok elit, dan melakukan pengajaran bahasa Yunani dan bahasa Latin karena mata pelajaran ini dianggap sangat berharga dalam pembentukan pikiran. Pada masa yang sama, sampai Perang Dunia II, tujuan lain sistem pendidikan mendidik orang-orang yang “qualified” -mulai menjadi penekanan dalam pernyataan-pernyataan resmi.

Langkah-langkah intensif untuk memikirkan kembali sistem pendidikan di Perancis dilakukan sesudah Perang Dunia II, dan ini disimpulkan dari laporan komisi yang disebut “Langevin-Wallon Commission” (1947). Itulah untuk kali pertama tujuan pendidikan dinyatakan dengan jelas. Tujuan sistem sekolah harus :

a) meningkatkan kesempatan yang sama dalam hidup bagi setiap orang;

b) memenuhi kebutuhan sistem yang produktif bagi orang-orang yang “qualified”;

c) memberikan prioritas pada pengembangan kepribadian setiap anak.

Belum ada proposal yang tepat untuk mengimplementasi tujuan-tujuan tersebut yang dianut oleh pemerintah. Masalahnya antara lain, adalah tujuan-tujuan itu sebagian bertentangan satu sama lain, biaya untuk mengimplementasikan reformasi itu sangat tinggi, dan konsensus di parlemen mengenai penentuan prioritas pendidikan tidak dijumpai. Namun demikian, tujuan sistem pendidikan seperti di atas telah dipertegas lagi dalam beberapa perencanaan komisi mulai dari perencanaan ketiga dan seterusnya. Secara umum, lebih banyak sumber yang mengutamakan sistem pendidikan untuk kepentingan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan meningkatan persamaan kesempatan.

Kenyataan bahwa siswa/mahasiswa tidak puas dengan sistem yang ada terbukti pada tahun 1968. Pemerintah mengabulkan tuntutan mereka untuk memperoleh persamaan dalam pendidikan dengan memberikan pintu terbuka bagi yang ingin masuk ke pendidikan tinggi. Akan tetapi, pada tahun-tahun berikutnya, bidang atau program pendidikan tertentu tidak menerima mahasiswa baru lagi, yang makin meningkat jumlahnya, sehingga pada awal 1980-an, mahasiswa menggunakan label “terbuka” untuk kepentingan politik dan menolak masuk ke pasar kerja.

STRUKTUR DAN JENIS PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

Hampir seluruh sistem pendidikan formal di Perancis dilaksanakan secara tersentralisasi yang ketat dan dikontrol oleh Kementrian Pendidikan. Seperti terlihat pada gambar 1. Pendidikan dasar berkembang dengan baik. Anak-anak boleh memulai pendidikannya pada umur 2 tahun. Sekitar 91% dari anak-anak usia 3 tahun sudah masuk sekolah pada tahun 1982 dibandingkan dengan hanya 42% pada tahun 1964, dan di kota-kota persentase itu mencapai 100%. Hasil penelitian membuktikan bahwa anak-anak berusia empat tahun di tingkat pendidikan dasar rata-rata hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang dicapai anak-anak berusia tiga tahun seperti dijumpai dalam “Service d’information de Gertion et etudes Stastiques” (SIGES 1982).

Semua anak berusia 6 tahun dan sepuluh tahun, kecuali anak cacat masuk pendidikan dasar. Sekolah khusus bagi anak-anak cacat berkembang dengan cepat, baik jumlah maupun kualitasnya, dan kira-kira 8% dari anak-anak umur sekolah pendidikan dasar berada di sekolah khusus.

“Dropout” tidak ada dalam sistem pendidikan Perancis karena hal itu dilarang oleh undang-undang, tetapi kenaikan kelas secara otomatis bukan pula menjadi aturan sekolah. Data statistik menunjukkan bahwa ada korelasi atau hubungan antara anak-anak yang tidak naik kelas dan latar belakang sosial-ekonomi orang tua anak, Misalnya, dalam sebuah penelitian, anak-anak yang orang tuanya tergolong level eksekutif tinggi dan profesional, hanya 12% yang tidak naik kelas satu kali, sedangkan anak-anak yang orang tuanya adalah buruh industri atau pabrik persentasenya 40%.

Pendidikan menengah terdiri dari dua siklus. Pada siklus pertama, umumnya anak-anak memasuki lembaga pendidikan yang dinamakan “cell’eges d’enseignement secondarire” (CES). Disini bereka belajar selama empat tahun atau sampai mereka berumur 16 tahun. Tetapi sesudah dua tahun, kira-kira 30% mereka diperbolehkan mengambil mata pelajaran khusus sebagai persiapan untuk melanjutkan ke sekolah teknik. Kira-kira 20% siswa pada siklus ini memasuki sekolah-sekolah swasta.

Siklus kedua pendidikan menengah terbagi atas dua jalur, yaitu “jalur panjang” (long stream), dan “jalur pendek” (short stream”). Jalur panjang diarahkan pada baccalaureat dan pendidikan tinggi, dan jalur ini terbagi pula atas dua; pendidikan menengah kejuruan. Sekolah swasta menampung siswa-siswa level ini sebanyak kurang lebih 25%. Jalur pendek adalah murni pendidikan teknik yang diarahkan untuk mendapatkan “Certificat d’Aptitude Professionele” (CAP) dalam rentang waktu dua tahun. Sekitar 30% siswa tiap tahun ajaran terdaftar pada jalur ini. Perlu juga diketahui bahwa walaupun begitu cepat perkembangan dan peningkatan jumlah siswa pada tingkat sekolah menengah ini, kira-kira sepertiga diantara mereka yang meninggalkan pendidikan tanpa menamatkannya dan tanpa mendapat “training” profesional. Dari yang menamatkan kira-kira 50% diantaranya berusia satu tahun terlambat dari umur normal yang seharusnya berada pada level itu. Selain dari itu, terdapat pula perbedaan secara regional. Rata-rata siswa yang berada di Perancis bagian selatan lebih panjang waktunya disekolah dibandingkan siswa yang berada di Perancis bagian Utara. Secara proporsional, mereka juga lebih banyak yang memasuki sekolah jalur panjang dan memilih pendidikan umum. Perbedaan-perbedaan tersebut mungkin sebagian disebabkan oleh perbedaan tradisi antara kedua bagian daerah Perancis, di samping perbedaan yang bersifat ekonomi. Perancis bagian selatan adalah daerah jarang industri, dan pekerjaan lebih banyak pada sektor jasa yaitu bidang pendidikan dan pegawai negeri yang mensyaratkan kualifikasi dibidang pendidikan umum.

Wanita tampaknya merupakan mayoritas dalam pendidikan lajur panjang, mencapai kurang lebih 60%, sementara 43% pada pendidikan jalur pendek. Pada siklus kedua pendidikan menengah, jumlah siswa wanita juga melebihi jumlah siswa pria, 51,6% berbanding 48,4%.

Pada level pendidikan tinggi, jumlah mahasiswa meningkat 17 kali semenjak tahun 1930, dan 7 kali semenjak 1951. Kemudian kenaikan yang juga sangat bersar terjadi pada tahun 1955 dan 1970 (meningkat 585.000 siswa). Kemudian penambahan itu mulai lambat, namun jumlah pendaftar tetap naik.

Perubahan di pendidikan tinggi Perancis berbeda diantara fakultas-fakultas. Dari bidang-bidang ilmu pada unibersitas yang tradisional, pelamar pada bidang ilmu hukum dan ilmu ekonomi sangat pesat meningkatnya, demikian pula bidang humaniora dan ilmu sosial yaitu sekitar 25 % dari jumlah keseluruhan mahasiswa. Sedangkan bidang sains hanya 13 % dari total pendaftar. Enrollment (pendaftar) di bidang kedokteran juga cukup pesat yaitu sekitar 25% dari jumlah keseluruhan, sementara yang lambat pertumbuhannya adalah bidang engineering. Dropout cukup tinggi pada universitas tradisional (jalur panang) Perancis, terutama setelah tahun pertama (29%), dan antara 10%-15% pada jalur pendek.

Walaupun akses ke perguruan tinggi sudah menjadi luas, namun ketidaksamaan latar belakang sosio ekonomi mahasiswa masih sangat tinggi. Perbedaan yang sangat ekstrim adalah bidang kedokteran berasal dari keluarga profesional dan kelas eksklusif dan bidang tenologi kebanyakan dari keluarga buruh kelas rendah, blue-collar workers.

2. Pendidikan Nonformal

Program-program pendidikan non formal sangat bervariasi dari beberapa hari sampai beberapa bulan. Orang yang terlibat dalam program-program nonformal yang dibiayai oleh pemerintah atau sumbangan wajib dari majikan yang ditetapkan tahun 1970-an meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, tetapi tahun 1980-an cenderung menurun. Kira-kira 60% adalah buruh-buruh pekerja tangan, kira-kira 25% para teknisi dan kira-kira 15% eksekutif.

MENEJEMEN PENDIDIKAN

1. Otorita

Semenjak zaman Napoleon, Perancis merupakan negara yang sangat sentralistis. Pada pertengahan abad ke-19 di bawah wewenang sebuah kementrian. Untuk setiap daerah, mentri diwakili oleh seorang “perfect” yang kemudian oleh seorang Rektor.

Sejak akhir 1800-an, seluruh guru yang ada di sekolah dan dosen di universitas negeri menjadi pegawai negeri. Program-program sekolah diatur pada level menteri dan kualifikasi atau persyaratan berlaku secara nasional.

Kementrian Pendidikan yang ada saat ini mengawasi pendidikan formal di semua tingkat : prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan atas serta pendidikan tinggi. Terdapat beberapa pengecualian. Kementrian Pertanian mengawasi dan menyelenggarakan pendidikan menengah atas, dan beberapa sekolah tinggi bidang agronomi. Kementrian Angkatan Bersenjata memiliki pula beberapa sekolah menengah atas dan sekolah perwira. Beberapa kementrian lainnya menyelenggarakan pula beberapa sekolah keinsinyuran atau sekolah keadministrasian dan langsung berada di bawah pengawasan mereka. Sekolah-sekolah kejuruan sebagian diselenggarakan dan dikontrol oleh perusahaan atau badan yang dibentuk sendiri oleh perusahaan.

Mengenai sekolah kejuruan, perlu dibedakan antara yang melayani generasi muda yang sedang sekolah, dan yang melayani orang-orang yang sudah memiliki pengalaman kerja. Pada jenis pertama, pendidikan kejuruan diberikan terutama di sekolah, namun ada juga yang diselenggarakan dipusat-pusat latihan khusus; disini pendidikan tidak diberikan oleh guru-guru yang berstatus pegawai negeri, tetapi diawasi oleh Kementrian Pendidikan, dan kira-kira 2/3 waktu digunakan di perusahaan-perusahaan kecil untuk belajar suatu keterampilan.

Pendidikan kejuruan bagi mereka yang telah menamatkan sekolah terdiri dari berbagai bentuk. Semenjak tahun 1971, pemerintah telah menyisihkan dana untuk semua program yang bersumber dari dana wajib atau sumbangan masyarakat. Badan pengawas berstatus kontrak dan bersifat desentralistis. Setiap program harus mendapat persetujuan terlebih dahulu untuk setiap tahun oleh dewan daerah yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil buruh, majikan, dan dari berbagai bagian kantor administrasi. Perusahaan-perusahaan swasta harus berpartisipasi dalam hal pendanaan program-program ini dengan cara kontribusi sebesar 1.1 % dari gaji mereka. Mereka sendiri dapat pula menyelenggarakan program bagi karyawan mereka, membuat kontrak dengan lembaga-lembaga penyelenggara yang telah disetujui, atau dengan cara menyerahkan langsung sumbangannya kepada bendahara.

2. Pendanaan

Belanja pendidikan keseluruhan pada tahun 1980 adalah 176,9 trilyun franc, yaitu 6,4 % GNP (Gross NationalProduct). Belanja pendidikan ini dipikul bersama oleh beberapa lembaga antara lain Kementrian pendidikan dan Kementrian-kementrian lain, pemerintah daerah, perusahaan, keluarga dan sebagainya. Sekolah-sekolah negeri dibiayai sebagian besar oleh pemerintah pusat, pemerintah lokal/daerah kurang berperan, sedangkan masyarakat atau keluarga secara keseluruhan menyumbang 13% dari total pengeluaran. Pada tahun 1990, belanja pendidikan nasional mencapai FF141 miliar (US$75,8 miliar) sama dengan 6,4% dari GNP Perancis saat itu.

Pada tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, tersedia berbagai jenis bantuan pendidikan. Ada bantuan yang bersifat progresif, yaitu bantuan beasiswa diberikan hanya kepada keluarga berpenghasilan rendah; sebagian bantuan bersifat regresif, yaitu berupa peringanan/pemotongan pajak (tax reduction). Akibat sistem ini hanya keluarga yang sangat miskin dan yang sangat kaya yang menikmati bantuan pemerintah. Dalam sistem progresif, keluarga miskin tentu tidak membayar pajak, sehingga bantuan beasiswa untuk anak-anak mereka sangat meringankan beban biaya pendidikan. Sebaliknya, keluarga kaya yang seharusnya membayar pajak tinggi, ternyata mendapat pemotongan pajak. Pada tahun 1980, misalnya, hanya 11 % dari mahasiswa perguruan tinggi yang menerima beasiswa; pada level pendidikan menengah, jumlah penerima beasiswa bervariasi anatara 29% dan 40%.

Pendidikan sepanjang hayat (life long education) yang resmi dibiayai oleh dua sumber utama, yaitu sumbangan wajib dari para manajer perusahaan berupa pemotongan gaji/upah sebesar 1,1%, dan dari anggaran kementrian pelatihan vocasional. Banyak perusahaan yang membayar lebih dari yang diwajibkan sehingga melebihi porsi yang diperuntukan bagi pendidikan formal.

3. Personalia

Dalam tahun 1979, jumlah guru yang ada dalam sistem pendidikan Perancis 750.000 orang. Dari jumlah itu, 10% berada di tingkat pendidikan prasekolah, 32% di tingkat pendidikan dasar, 50% di tingkat pendidikan menengah, 5,5% di pendidikan tinggi, dan sisanya memegang jabatan selain mengajar.

Kurang lebih 16% dari guru-guru mengajar di sekolah swasta, dan jumlah guru seluruhnya bervariasi dari 98,6% pada tingkat pendidikan dasar dan 24,3% pada perguruan tinggi. Pendidikan dan pelatihan untuk guru pendidikan dasar dilaksanakan di setiap daerah pada sekolah yang disebut ‘ecole normale dan pendidikan ini selama tiga tahun. Para calon guru ini direkrut dari tamatan baccalaureat (tamatan sekolah menengah) dengan terlebih dahulu mengikuti ujian masuk. Pendidikan di ‘ecole normale dibina oleh dosen-dosen dari universitas, dan kepada yang berhasil menyelesaikan pendidikannya diberikan gelar universitas. Guru-guru sekolah menengah direkrut secara nasional setelah berhasil lulus dalam suatu seleksi yang khusus untuk itu, dan di tingkat pendidikan tinggi rekrutmen staf pengajar juga dilaksanakan secara nasional.

Pengorganisasian pendidikan guru selalu mendapat kritikan keras dari berbagai pihak, karena itu berbagai usaha perubahan terus diusahakan. Ada tiga karakteristik utama yang tercakup dalam perubahan itu : a) pendidikan guru dilaksanakan luniversitas; b)fleksibilitas yang lebih besar dari guru-guru untuk pindah mengajar di pendidikan dasar dan pendidikan menengah; c) pengurangan jumlah kategori guru.

4. Kurikulum dan Metodologi

Oleh karena sistem pendidikan Perancis bersifat sentralistis, maka pengembangan kurikulum sekolah diatur oleh sebuah komisi nasional beranggotakan terutama anggota korp inspektur jendral. Cakupan kurikulum bersifat nasional dan sedikit sekali peluang yang diberikan untuk muatan lokal daerah. Para inspektur pendidikan diberi tugas mengunjungi sekolah dan kelas-kelas pada waktu tertentu secara teratur untuk memonitor apakah pengajaran sebagaimana telah digariskan secara resmi dilaksanakan oleh guru dan sekolah.

Berbeda halnya di tingkat pendidikan tinggi yang lebih bersifat independen, walaupun universitas harus mengikuti program umum nasional agar terdapat keseragaman sistem pemberian gelar secara nasional. Sehubngan dengan otonomi perguruan tinggi, banyak yang menilai telag terjadi penyimpangan baik dalam hal hakikat maupun isi pengajaran. Sebaliknya, ditingkat pendidikan yang lebih rendah, diminta kebebasan atau independensi yang lebih besar.

5. Ujian, Kenaikan Kelas, dan Sertifikasi

Sistem ujian sepenuhnya berada di tangan guru. Tidak ada sertifikat yang diberikan kepada murid sampai menyelesaikan pendidikan pada siklus pertama pendidikan menengah, yaitu setelah mendapat pendidikan selama sembilan tahun. Pada pendidikan dasar, kenaikan kelas ditentukan hanya oleh para guru pada akhir tahun ajaran.

Pada pendidikan mengangah, para konselor program orientasi atau bimbingan membantu siswa dan ikut berpartisipasi dalam komisi orientasi pada grade kedua untuk menentukan apakah seorang siswa dinaikan ke grade ketiga atau dimasukkan ke kelas khusus, sebagai persiapan mengikuti pemagangan (apprenticeship).

Baccalaureat adalah diploma yang menerangkan tidak hanya penyelesaikan pendidikan tingkat sekolah menengah, tetapi juga menerangkan bahwa seorang pemegang diploma tersebut dapat masuk secara bebas ke universitas kecuali ada ketentuan khusus menyertainya (numerus clauses).

6. Penelitian Pendidikan

Penelitian pendidikan dapat dikatakan tidak terorganisasi dengan baik dan sering dilakukan terkotak-kotak dalam disiplin ilmu tradisional seperti psikologi, sosiologi, sejarah atau ekonomi; tetapi semenjak 1960 telah banyak perkembangannya. Selain penelitian sejarah pendidikan, yang selalu mendapat perhatian di Perancis, dua bidang yang telah diteliti dalam tahun-tahun terakhir yaitu yang berkaitan dengan sistem efisiensi pendidikan internal dan eksternal.

Dalam efisiensi internal, topik penelitian punya rentangan dari proses pemagangan sampai pada masalah manajemen sekolah dan universitas dalam sistem sentralisasi. Dalam penelitian efisiensi eksternal, topik-topik penelitian berkisar dari analisis hubungan sistem sekolah dan sistem produksi, dan kekurang-serasian keduanya sampai pada perhitungan hasil yang diberikan oleh diploma yang telah dikeluarkan. Tetapi mulai tahun 1980-an, prioritas penelitian beralih pada pengkajian tentang transisi antara sekolah dan pekerjaan dengan perhatian khusus pada mereka yang meninggalkan sekolah tanpa memperoleh ijazah atau pendidikan profesional.

E. Isu-Isu Pendidikan

Di Perancis, sebagaimana juga pada negara-negara lain, pendidikan selalu dianggap dalam krisis. Kekakuan yang disebabkan oleh sistem sentralisasi serta sifat birokrasi sistem pendidikan yang ada membuat sulitnya penyesuaian terhadap keadaan-keadaan baru.

Pada pendidikan dasar, status yang rendah dan gaji yang masih kecil yang diberikan kepada guru melemahkan semangat para pemuda terbaik untuk memasuki lapangan kerja pendidikan. Akibatnya, guru wanita sangat besar jumlahnya, tidak seimbang dengan jumlah guru pria. Status pegawai negeri yang begitu kuat serta perlindungan yang baik dari organisasi mereka, tidak cukup memotivasi guru-guru untuk bekerja lebih baik dan membuat perubahan-perubahan baik dalam metode mengajar maupun kurikulum. Sebaliknya, reformasi yang begitu sering diputuskan di Perancis tanpa ada tindak lanjut dan dampaknya makin melemahkan semangat para guru.

Di tingkat pendidikan menengah, hierarki yang begitu berbelit antara berbagai jalur pendidikan sering menimbulkan friksi. Pendidikan teknik telah begitu lama terabaikan dan dipandang sebagai kurang berguna, sehingga para generasi muda Perancis hampir tidak ada yang memasukinya secara sukarela. Akibatnya, mutu akademik siswa rendah di bawah rata-rata. Pendidikan umum masih abstrak, tidak jelas kemana arahnya, serta tidak ada relevansinya dengan dunia luar. Disamping itu, aset utama, yaitu kemampuan mengajar anak-anak menganalisis karya-karya sastra besar menjadi hilang karena perhatian dipusatkan pada pengajaran matematika.

Bahaya besar untuk masa-masa mendatang di Perancis adalah makin banyaknya generasi muda yang tidak bersekolah, tidak punya diploma sehingga hampir tidak mungkin bagi mereka menghadapi dunia luar yang selalu berubah dengan cepat, terutama bidang komunikasi. Sebagai konsekuensinya, banyak ilmu pengetahuan yang berguna harus diperoleh di luar sekolah.

Di tingkat perguruan tinggi, pemisahan antara sistem terbuka (open) dan sistem tertutup (closed) bisa menjadi semakin melebar, yang pertama tidak menghasilkan sertifikasi yang berharga, dan yang kedua menjadi semakin elitis. Universitas harus lebih membuka diri terhadap dunia luar dan menyusun program-program serta metodologinya sedemikian rupa sehingga mampu melaksanakan misinya sebagai penyedia pendidikan sepanjang hayat.

Pada kenyataannya reformasi pendidikan sudah berjalan di Perancis semenjak tahun 1980-an dengan memperbaiki struktur yang ada, bukan reformasi secara radikal. Sasaran reformasi ialah menciptakan keadaan agar generasi muda Perancis dapat mencapai pendidikan ke tingkat baccalaureat pada tahun 2000 dan semua murid sekurang-kurangnya memiliki kemampuan profesional. Untuk itu, sistem/struktur pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar dikelompokkan menjadi tiga siklus, tidak lagi terbagi dalam enam bagian. Dengan demikian, anak-anak dapat mengikutinya lebih mudah. Dengan sistem tiga siklus ini dapat dihindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu.

Di tingkat pendidikan tinggi, diusahakan agar jumlah dropout dapat dikurangi dengan meninjau kembali pengorganisasian perkuliahan pada tahun pertama. Disamping itu, diupayakan pula agar perkuliahan lebih bersifat profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Nur, A.,S. (2001). Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung : Lubuk Agung.

Mazurek, K., Winzer, M.,A, Mazorek, C. (2000). Education In Global Society, A Comparative Perspektive. Bonton : Allyn and Bacon

From Ihsan, dosen Fisika FPMIPA UPI Bandung